menteri telekomunikasi. Perangkat Telekomunikasi; 10. menteri telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M. U. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 5: Jenis / Bentuk Peraturan: Peraturan Menteri : Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PERMEN: Tempat Penetapan: Jakarta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/M. Syamsul Mu'arif, B. Website Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kom, IPM, S3 Doctor of Engineering, jurusan Electrical dan Electronic Engineering, Mobile Communication lulusan Tokyo Institute of Technology JAPAN pada tahun 2004; untuk S2 Magister Komputer lulus dari Universitas Indonesia JAKARTA si tahun 1998; dan S1 Sarjana MIPA jurusan Fakultas MIPA Jurusan Matematika dari Institut. Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Sos, M. Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika Gedung Utama Lantai V Kementerian Komunikasi dan Informatika Jln. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000. Indonesia. Siaran Pers Tentang Menkominfo Percepat Penyelesaian Pembangunan BTS Daerah 3T. 2009. (606), LL KEMKOMINFO : 23 HLM. Kontak (+62) 213811626. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); 9. Perangkat Telekomunikasi; 10. Mencabut Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi. Capaian Program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—20152008. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika Gedung Utama Lantai V Kementerian Komunikasi dan Informatika Jln. ANGGOTA 1 TELEKOMUNIKASI KHUSUS. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk struktur, fungsi, dan kewenangan unit kerjanya. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142); 14. Jakarta. 29-09-2023. Diunggah pada Rabu, 09 Oktober 2019. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. Kom, IPM, S3 Doctor of Engineering, jurusan Electrical dan Electronic Engineering, Mobile Communication lulusan Tokyo Institute of Technology JAPAN pada tahun 2004; untuk S2 Magister Komputer lulus dari Universitas Indonesia JAKARTA si tahun 1998; dan S1. KOMINFO/04/2012 tanggal 30 April 2012. 6. 335/HM/KOMINFO/09/2021. 03 Tahun 2022. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Belum Tersedia. HERYUNANTO. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna dan mengikuti kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan jasa teleponi dasar pada jaringan tetap lokal perlu dilakukan penyesuaian parameter standar kualita s pelayanan serta tolok ukurnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Profil Lengkap; Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Profil. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika2022. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi T. Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 9. B. ABSTRAK PERATURAN. Sumber. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation. Kominfo/11. Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Coarse Wavelength Digital Multiplexer. Siaran Pers Tentang Kominfo Ajak Akademisi Komunikasi Wujudkan Pemilu 2024 Damai. Silahkan download Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 melalui link di bawah ini: Download PDF (152. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita NegaraMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TBN = Tambahan Berita Negara. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M. ANGGOTA 1 KELAYAKAN PEYELENGGARAAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI. PERMENKOMINFO NO. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. E. 882, peraturan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/M. Plate menyatakan khusus di sektor komunikasi dan informatika akan dilakukan penataan ulang 22 menara telekomunikasi serta pembangunan infrastruktur digital baru yang diperlukan. Informasi Publik. Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014, perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi; d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi. Plate dikenal sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat TelekomunikasiSejak Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi BAKTI. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2014. T. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI - PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019 – PERUBAHAN KEDUA. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/Per/M. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 0l/PER/M. bahwa pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi sebagai salah satu pendukung dalam penyelenggaraan. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan. Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan KontribusiMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Judul. 8. KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi10. Kasus ini menjadi ironi di tengah semangat Indonesia menjadi ”hub” telekomunikasi global. peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri komunikasi dan informatikarepublik indonesia, menimbang : a. Wapres Meyakini Peminat Investasi Industri Halal Cukup Tinggi 4 days ago. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11 /PER/M. “Saya bersama-sama dengan direksi dan manajemen perusahaan operator seluler, termasuk. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 17 Juli 2023 dijabat oleh Budi Arie Setiadi. Jenis / Bentuk Peraturan. a. Dalam rangka melaksanakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka pada tanggal 28 Oktober 2010 ditetapkan struktur baru Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan. U. 04/PER/M. my. Hary Budiarto M. Kasus ini menjadi ironi di tengah semangat Indonesia menjadi ”hub” telekomunikasi. Medan Merdeka Barat. E. id: 4 hlm. go. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. KOMINFO/3/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi danMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bidang layanan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. KOMINFO/02/2006 Tahun 2006 tentang Interkoneksi pada akhirnya telah ditanda-tangani oleh Menkominfo Sofyan A. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305); 10. Dewan Perwakilan Rakyat RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (05/10/2020). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. MENTERI. Permenkominfo No. Melalui berbagai program kerja yang telah disiapkan, Kemenkominfo akan hadir untuk memastikan hulu sampai ke hilir. drs. Eng. 2. KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 7. Setelah cukup lama dinanti-nantikan oleh berbagai komunitas, industri telekomunikasi dan khususnya operator telekomunikasi, Peraturan Menteri No 8/Per/M. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi ElektronikMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02/PER/M. Jl. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tarif Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1037); 6. KOMINFO/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Peneriman Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / Universal Service Obligation; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/M. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberi dampak ke berbagai bidang alat dan/atau perangkat telekomunikasi termasuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi jaringan internet protocol; b. kominfo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M. 443, 9 HLM. Permenkominfo No. ABSTRAK: a. jdihkemkominfo@mail. "Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat," kata Jokowi. Peraturan Menteri Komunikasi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); 6. Peraturan Menteri Kominfo No. KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 12. Dasar Hukum Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023. Presiden Joko Widodo Tinjau Pameran Hub Space di JCC. COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan insentif untuk implementasi teknologi jaringan. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal. 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler. 2015. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha9. 36. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M. KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Rerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi. tarif PNBP penyelenggaraan telekomunikasi universal. Badan/Pengarang: Indonesia. HUBUNGI. Buka Kongres XXV PWI, Presiden Ajak Insan Pers Pegang Teguh Kode Etik Jurnalistik 3 days ago. GO. Status Peraturan. Mencabut Pasal 82 ayat (1) Diubah dengan : Permenkominfo No. henri subiakto ,sh, ma: staf ahli menteri bidang sosial, ekonomi dan budaya: ir. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIk INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. Terima kasih sudah berkunjung. 2021. Johny G Plate mejabat Menkominfo sejak Oktober 2019 lalu dalam Kabinet Indonesia Maju. Photo Gallery Sesi Meja Bulat Pengarang Media Bersama Pengerusi MCMC, YBhg. Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika Gedung Utama Lantai V Kementerian Komunikasi dan Informatika Jln. Teknologi 5G saat ini merupakan teknologi telekomunikasi broadband paling mutakhir, mengingat banyak negara di dunia yang meluncurkan komersialisasi layanan berbasis teknologi 5G. 37. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANGDownload: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 PDF. Kominfo/12/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri. 21, BN. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya. Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi. Plate menegaskan spektrum frekuensi radio untuk jaringan telekomunikasi 5G di Indonesia aman tidak menganggu spektrum frekuensi keselamatan penerbangan. kementerian komunikasi dan informatika 2023 HUBUNGI KAMI : 159 kontak@kominfo. Permenkominfo No. See full list on en. Medan Merdeka Barat No. 2021. Ini karena. 13 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Plate melantik Usman Kansong, S. Badan/Pengarang: Indonesia. bahwa ketentuan pasal 20 undang -undang nomorPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi T. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. jdihkemkominfo@mail. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Sertifikasi TKDN Kini Lebih Cepat, Akuntabel, dan Transparan 2 days ago. TERKINI; Presiden Joko Widodo Tinjau Pameran Hub Space di JCC 29-09-2023 14:59:25; Pemerintah Ajak Masyarakat Bangun Budaya Baru melalui Transportasi Massal 29-09-2023 11:43:57; Sertifikasi TKDN Kini Lebih Cepat, Akuntabel, dan Transparan 27-09-2023 22:51:58; Perkuat Ekosistem Syariah Berbasis Digital, Wapres Tekankan 4 Poin Penting. Kementerian adalah kementerian yang. 19/PER/M. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi danKementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengingatkan operator telekomunikasi terkait status kepemilikan menara yang digunakan harus sesuai dengan aturan Menara Bersama. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika Mencabut Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (5)Kementerian Komunikasi dan Informatika; 6. Hary Budiarto M. go. Kontak (+62) 213811626. (1120), LL KEMKOMINFO : 69 HLM: 15: Peraturan Menteri : 13 Tahun 2021: 12-10-2021: 18-10-2021: Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunication-2020 Detail Dokumen Katalog Abstrak Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi. Johnny menikah dengan Maria Ana serta mempunyai tiga orang anak.